Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349Keywords:
Presidential Threshold, General Election, Open Legal PolicyAbstract
The presidential threshold is a requirement for the nomination of the President and Vice President to meet the minimum threshold percentage for support from the DPR or the number of valid national votes. Presidential threshold provisions are contained in various laws and regulations regarding Elections. This research is juridical study using a conceptual approach and statute approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The two legal materials are inventoried; then used as a basis for compiling a prescriptive study of the legal issues raised. The results of this study state that the presidential threshold has started since 2004. Regulations regarding post-reform elections always include a presidential threshold. Then, the presidential threshold has been 'tested' several times by the Constitutional Court. Various decisions of the Constitutional Court stated that the presidential threshold is one of the provisions which is the domain of open legal policy for legislators or the making of laws. Furthermore, the implication of the presidential threshold is aimed at simplifying the fragmentation of political parties in parliament. The nominations for the President and Vice President promoted by the parliamentary political party actually allow for more than two candidates; and it is also possible to have an Election that does not get the support of more than 50 persen of the voters' vote. Thus, effectiveness is needed regarding the implementation of the presidential threshold provisions in the presidential system by strengthening relations between presidential institutional actors and the President's non-institutional personnel.
Downloads
References
Anggono, Bayu Dwi, Perkembangan Pembentukan Undang Undang di Indonesia (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2014).
Ansori, Lutfil, Legal Drafting (Teori dan Praktik Penyusunan Perundang-Undangan) (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).
AR, Hanta Yuda, Presidensialisme Setengah Hati (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
Hendratno, Edie Toet, Sistem Presidensial Dalam Multipartai : Mendesain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif (Jakarta: Universitas Pancasila, 2014).
Isra, Saldi, Sistem Pemerintahan Indonesia, 1 ed (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13 ed (Jakarta: KENCANA, 2017).
Saraswati, Retno, Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012).
Wibowo, Arif, Pemilihan Umum Setelah Perubahan Undang - Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif (Universitas Jember, 2018).
Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha & Risdiana Izzaty, “Hak Konstitusional Lembaga Kepresidenan Dalam Penolakan Pengesahan RUU APBN Oleh DPR” (2019) 7:3 J IUS Kaji Huk dan Keadilan 519.
Al-Fatih, Sholahuddin, “Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden” (2019) 12:1 J Yudisial 17.
Alder, Jonathan H & Christopher J Walker, “Delegation and Time” (2019) 105 Iowa Law Rev 7.
Amir, Mushaddiq, “Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” (2020) 23:2 Al-Ishlah J Ilm Huk 115–131.
Andrian Habibi, “Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020tle” (2020) 4:1 Adalah Bul Huk Keadilan 167–172.
Andriyan, Dody Nur, “Format Kabinet Presidensial Multipartai Dalam Tata Hubungan dan Pengelolaan Pemerintahan Daerah” (2020) 3:1 Jentera J Huk 240–260.
Anggono, Bayu Dwi, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia” (2020) 9:1 J Rechts Vinding Media Pembin Huk Nas 17.
———, “Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden” (2014) 9:1 Pandecta Res Law J 92–112.
———, “Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya” (2018) 47:1 Masal Huk 1–9.
Budiatri, Aisah Putri, “Pemilu Presiden Amerika Serikat” (2013) 10:2 J Penelit Polit 163–175.
Diniyanto, Ayon, “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019” (2018) 1:1 Indones State Law Rev 83–90.
Effendhy, M Rizky Andika Pratama Putra & Moh Haris Lesmana, “Formulasi Konsep Single Presidential Treshold Dalam Pemilu Serentak Sebagai Upaya Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia” (2019) 2:2 Legislatif 1–23.
Elwan, La Ode Muhammad, “Penataan Ulang Sistem Legislasi: ‘Efektifitas Hak Veto Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945’” (2018) 4:3 Rezpublica 1–13.
Fadli, Muhammad, “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat” (2018) 15:1 J Legis Indones 49–58.
Ghoffar, Abdul, “Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain” (2018) 15:3 J Konstitusi 480–501.
Gordon, Aaron, “Nondelegation” (2019) 12:3 NYU J Law Lib 799.
Indarja, Indarja, “Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia” (2018) 47:1 Masal Huk 63.
Junaidi, Veri & Violla Reininda, “Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai” (2020) 3:1 Jentera J Huk 216–239.
Kawamura, Koichi, “President Restrained: Effects of Parliamentary Rule and Coalition Government on Indonesia’s Presidentialism” in Pres Assem Policy-making Asia (London: Palgrave Macmillan UK, 2013) 156.
Koford, Kenneth & Linda Heckert, “Determinants of the Number of Legislative Parties: Evidence from Postwar France” in (1987) 371.
Kurnia, Titon, “Presidential Candidacy Threshold and Presidentialism Affirmation in Indonesia” (2021) 07:03 PADJADJARAN J Ilmu Huk (Journal Law) 353–379.
Kusnadi, Kuswanto, “Mahkamah Konstitusi Dan Upaya Menegakkan Asas Presidensialisme Di Indonesia” (2020) 5:1 Refleks Huk J Ilmu Huk 1–20.
Pradnyana, Dewa Putu Wahyu Jati, I Gede Yusa & Ni Luh Gede Astariyani, “Analisa Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2018) 6:4 Kertha Negara J Ilmu Huk 1–13.
Prayitno, Cipto, “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” (2020) 17:3 J Konstitusi 513–529.
R, Dri Utari C, “Menakar Kohabitasi Perancis dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019” (2020) 3:1 J Jentera 261–290.
Sarjan, Sarjan, Kemal AL Kindi Mulya & Siti Chadijah, “Problematika Dan Teknis Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19” (2020) 3:1 Rechtsregel J Ilmu Huk 59.
Satriawan, Iwan & Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang” (2019) 16:3 J Konstitusi 559–584.
Subhi, Ahmad Farhan, “Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres” (2016) 3:2 J CITA Huk 339–352.
Sukimin, Sukimin, “Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” (2020) 3:1 J USM Law Rev 112.
Sulkiah, Sulkiah, “Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945 Amandemen Suatu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (2020) 2:1 Nurani Huk 42.
Syahuri, Taufiqurrohman & Muhammad Helmi Fahrozi, “Konstitusionalitas Pasal 222 Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Treshold)” (2020) 1:1 Al Wasath J Ilmu Huk 25–34.
Tuswoyo, “Pelembagaan Oposisi Dalam Sistem Presidensial: Studi Tentang Oposisi PDIP di DPR” (2013) 1:1 JISPO (Jurnal Ilmu Sos dan Ilmu Polit 132–155.
Wibowo, Mardian, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang” (2016) 12:2 J Konstitusi 196.
Widodo, Hananto, “The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment” (2019) 85 J Law, Policy Glob 123–132.
Zamroni, Mohammad, “Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu (President’s Authority to Issue Perppu)” (2015) 12:3 J Legis Indones 1–38.
RI, DPR, Risalah Rapat Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Jakarta, 2003).
Tim Penyusun Naskah Komprehensif dan Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Buku X Perubahan, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan, Edisi Revisi (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Aprilian Sumodiningrat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
